BuletinNews.com – Perkembangan komunitas fandom K-Pop di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang mencerminkan semakin intensifnya proses komunikasi antarbudaya di era globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan media digital telah memungkinkan terjadinya pertukaran budaya secara cepat dan luas, sehingga budaya populer dari Korea Selatan dapat dengan mudah diakses dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.
Dalam kajian komunikasi, komunikasi antarbudaya dipahami sebagai proses interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama serta menciptakan komunikasi yang efektif. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Desideria dkk., bahwa komunikasi antarbudaya tidak hanya melibatkan pertukaran pesan, tetapi juga proses adaptasi terhadap nilai, norma, dan simbol budaya yang berbeda.
Budaya sendiri merupakan sistem nilai, kepercayaan, dan makna yang diwariskan secara sosial. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari budaya, karena budaya memengaruhi cara individu dalam menyampaikan dan menafsirkan pesan. Dalam konteks masuknya K-Pop ke Indonesia, terjadi proses difusi budaya yang memungkinkan masyarakat mengadopsi berbagai unsur budaya Korea, mulai dari musik, gaya berpakaian, hingga pola perilaku sosial.
Namun demikian, proses komunikasi antarbudaya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan nilai dan persepsi antara budaya lokal dan budaya asing dapat menimbulkan potensi konflik. Dalam fenomena fandom K-Pop, kritik sering muncul dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa penggemar menunjukkan sikap berlebihan terhadap budaya asing, sehingga berpotensi menggeser identitas budaya nasional.
Potensi konflik tersebut dapat dijelaskan melalui teori imperialisme budaya, yang menyatakan bahwa dominasi budaya asing melalui media dapat mengancam keberadaan budaya lokal. Masuknya budaya K-Pop secara masif melalui platform digital berpotensi menciptakan homogenisasi budaya, di mana preferensi masyarakat cenderung beralih ke budaya global. Selain itu, teori identitas sosial juga menjelaskan bahwa terbentuknya kelompok penggemar (in-group) dan non-penggemar (out-group) dapat memicu polarisasi sosial, baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital.
Dari perspektif hukum, negara telah berupaya mengantisipasi potensi konflik budaya melalui berbagai regulasi. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menekankan pentingnya menjaga nilai moral dan budaya bangsa dalam isi siaran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perilaku masyarakat di ruang digital agar tidak menimbulkan konflik sosial. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan pentingnya perlindungan dan pengembangan budaya lokal di tengah arus globalisasi.
Dengan demikian, perkembangan media komunikasi di Indonesia memang membuka peluang terjadinya konflik antara budaya lokal dan budaya asing. Namun, potensi konflik tersebut tidak bersifat mutlak. Dengan adanya literasi budaya yang baik, pemanfaatan media secara bijak, serta dukungan regulasi hukum yang memadai, komunikasi antarbudaya justru dapat menjadi sarana untuk memperkaya budaya nasional tanpa menghilangkan identitas lokal.
Sumber referensi:
– Desideria., dkk. (2025). Buku Materi Pokok Komunikasi Antarbudaya (SKOM4318) (Cetakan Kesepuluh). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
– H. Ardian. (2017). Komunikasi dalam perspektif imperialisme kebudayaan. Perspektif Komunikasi, 1(1), 5–10.
– Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia.
– Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia.
– Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia.
Komentar