BuletinNews.com – Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk bagi umat Islam. Berbagai persoalan baru pun bermunculan, seperti penggunaan dompet digital untuk pembayaran zakat, praktik bayi tabung, transaksi aset kripto, hingga penentuan waktu salat di luar angkasa. Persoalan-persoalan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis.
Meski demikian, hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan statis. Sebaliknya, ia memiliki karakter fleksibel dan adaptif. Dalam struktur dasarnya, hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an sebagai pedoman utama dan Hadis sebagai penjelas. Ketika suatu persoalan baru tidak ditemukan secara langsung dalam kedua sumber tersebut, maka ijtihad menjadi instrumen penting dalam penetapan hukum.
Ijtihad merupakan upaya intelektual para ulama dalam menggali dan menetapkan hukum dengan menggunakan penalaran yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui metode ilmiah yang telah dirumuskan dalam disiplin ushul fikih. Metode tersebut antara lain qiyas (analogi), ijma (kesepakatan ulama), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), istihsan (pertimbangan keadilan), serta sadd al-dzari’ah (pencegahan terhadap kemudaratan).
Melalui metode-metode tersebut, hukum Islam mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan kontemporer. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pembayaran zakat dinilai sah karena memberikan kemudahan dan efisiensi bagi umat. Sebaliknya, praktik donor sperma cenderung dilarang karena berpotensi merusak kejelasan garis keturunan (nasab).
Lebih jauh lagi, dalam perspektif filosofis, hukum Islam juga berlandaskan pada konsep maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, setiap persoalan baru dapat dinilai berdasarkan sejauh mana ia membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan.
Sebagai contoh, praktik bayi tabung dapat dibolehkan selama tidak melibatkan pihak ketiga, demi menjaga keturunan. Sementara itu, transaksi kripto perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan dengan perlindungan harta dan potensi spekulasi yang tinggi.
Di Indonesia, hukum Islam juga memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menjadi rujukan dalam menjawab berbagai persoalan keislaman kontemporer.
Dengan demikian, hukum Islam memiliki mekanisme yang komprehensif dan fleksibel dalam merespons perkembangan zaman. Melalui ijtihad, metode ushul fikih, dan pendekatan maqasid al-syariah, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.
Sumber referensi:
– Umam, Khotibul. Buku Materi Pokok Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama (HKUM4408). Cetakan Kesepuluh.
– Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2025.
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (berbagai edisi).
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
– Kompilasi Hukum Islam.
– Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Komentar