Samarinda, BuletinNews.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menegaskan pentingnya pemerataan akses listrik dan jaringan telekomunikasi di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja reses bersama Komisi VI DPR RI ke provinsi tersebut, Rabu (18/6/2025).
Dalam kunjungan yang berlangsung di Samarinda, Eko mengungkapkan keprihatinannya atas masih banyaknya desa di Kalimantan Timur yang belum terjangkau layanan dasar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti listrik dari PLN dan jaringan telekomunikasi dari Telkom.
“Alhamdulillah, hari ini kami dari Komisi VI DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Kenapa kami memilih Kaltim? Karena kami melihat ada 10 kota dan kabupaten di provinsi ini yang erat kaitannya dengan keberadaan BUMN,” ujar Eko, yang juga dikenal sebagai Eko Patrio.
Ia membeberkan data bahwa masih terdapat 109 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik PLN. Selain itu, permasalahan titik blank spot atau area tanpa sinyal internet dan telekomunikasi juga masih banyak ditemukan di sejumlah wilayah.
“Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak daerah juga mengalami blank spot dalam hal jaringan internet dan telekomunikasi,” jelasnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi VI DPR RI mengundang langsung sejumlah BUMN terkait, seperti PLN dan Telkom, untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi cepat atas kendala yang ada. Eko menekankan bahwa kondisi ini menjadi ironi, mengingat Kalimantan Timur kini tengah dipersiapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara di sisi lain masih banyak daerah yang tertinggal infrastruktur dasar.
“Kami ingin agar desa-desa di Kalimantan Timur ini bisa segera ter-cover listrik dan sinyal. Karena kami tidak ingin Kalimantan Timur tertinggal, apalagi di satu sisi kita punya IKN di sini,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PAN ini menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI siap memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk politik maupun penganggaran, agar permasalahan ini bisa segera ditangani.
“Kami akan membantu dalam hal anggaran dan pengawasan. Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk percepatan akses, kami siap mendukung,” pungkas Eko.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pemerataan layanan dasar di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan daerah.
Komentar