Jakarta, BuletinNews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum) dan Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana Ditjen Gakkum, Rabu (25/6/2025), di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dalam arahannya, Bahlil menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor ESDM harus dilakukan secara tegas dan tidak diskriminatif. Ia meminta kedua pejabat yang baru dilantik untuk memegang teguh aturan hukum dan tidak ragu menindak pelanggaran, terutama dalam praktik eksploitasi sumber daya alam ilegal.
“Saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur, tidak usah pandang bulu. Pedomani aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo. Apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” tegas Bahlil.
Bahlil menambahkan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum telah melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan parlemen. Pembentukan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga wibawa negara dan menindak tegas praktik illegal mining, illegal drilling, serta penyalahgunaan izin di sektor energi dan pertambangan.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil memerintahkan agar Ditjen Gakkum bekerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Minerba dalam menyelesaikan sengketa, memperbaiki tata kelola pertambangan, serta memberantas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan perizinan tumpang tindih. Ia menekankan pentingnya integritas dan keberanian dalam menegakkan hukum, tanpa kompromi.
“Kita hari ini mengurus negara, tidak mengurus orang per orang. KPI Bapak berdua hanya satu: semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah,” tandasnya.
Sebagai lembaga baru, Ditjen Gakkum ESDM memiliki tugas pokok menyelenggarakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dalam pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan sanksi administratif dan pidana, serta pengawasan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Komentar