Kolaka, BuletinNews.com – Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin, 16 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya, Bupati Amri menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2025 versi unaudited, total Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka ditargetkan sebesar Rp1,74 triliun dan terealisasi Rp1,71 triliun atau mencapai 98,05 persen. Sementara itu, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1,76 triliun dengan realisasi Rp1,66 triliun atau 94,33 persen.
Selain aspek keuangan, Bupati juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 11,67 persen menjadi 10,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,20 menjadi 76,92. Sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan signifikan dari 5,06 persen menjadi 6,96 persen, yang berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara maupun nasional.
Tidak hanya itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berhasil ditekan dari 2,59 persen menjadi 2,25 persen. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memperkuat program BERAMAL serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Bupati Amri berharap, melalui penyampaian LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka ke depan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.
Komentar