BuletinNews.com – Masyarakat adat Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Sistem ini menjadi ciri khas budaya Minangkabau dan membedakannya dari sebagian besar masyarakat lain di Indonesia yang umumnya menganut sistem patrilineal atau bilateral.
Dalam perspektif hukum adat, sistem matrilineal Minangkabau tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perkembangan sejarah, kondisi sosial, kepentingan ekonomi, serta nilai-nilai adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.
Menurut Marhaeni Ria Siombo dalam Buku Materi Pokok Hukum Adat, hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang diterima sebagai aturan hidup dan dipatuhi bersama. Oleh karena itu, sistem garis keturunan melalui ibu merupakan bagian dari identitas adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sejak lama.
Dari sisi sejarah, sistem matrilineal telah hidup sebagai tradisi yang diwariskan antargenerasi. Kebiasaan ini berkembang menjadi norma sosial yang mengatur hubungan keluarga, pewarisan, hingga struktur kepemimpinan adat. Dalam masyarakat Minang, perempuan memiliki posisi penting sebagai penjaga kesinambungan keturunan dan pusat kehidupan keluarga.
Secara sosial, perempuan dipandang sebagai inti dari keluarga besar. Anak-anak mengikuti suku ibunya sehingga keanggotaan kaum menjadi jelas dan terjaga. Kondisi ini juga berkaitan dengan tradisi merantau yang kuat pada laki-laki Minangkabau. Ketika laki-laki pergi merantau untuk mencari penghidupan, perempuan tetap menjadi penyangga utama rumah tangga dan penjaga rumah adat.
Dari aspek ekonomi, sistem matrilineal bertujuan melindungi harta pusaka tinggi, seperti rumah gadang, tanah ulayat, dan aset keluarga besar agar tetap berada dalam lingkungan kaum. Karena itu, warisan adat lebih banyak diberikan kepada anak perempuan. Sementara itu, laki-laki yang disebut mamak—saudara laki-laki dari pihak ibu—memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membimbing, dan melindungi para kemenakannya.
Sistem ini juga diperkuat oleh falsafah adat Minangkabau yang terkenal, yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Prinsip ini menegaskan bahwa adat istiadat harus berjalan selaras dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, adat dan syariat menjadi dua unsur yang saling mendukung dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Secara hukum nasional, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian, sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau bukan sekadar tradisi budaya, melainkan bagian dari struktur sosial dan hukum adat yang berfungsi menjaga keturunan, persatuan kaum, serta keberlangsungan harta pusaka. Sistem ini tetap bertahan hingga saat ini karena dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Minangkabau modern.
Sumber referensi:
– Siombo, Marhaeni Ria. Buku Materi Pokok Hukum Adat. Universitas Terbuka.
Penulis: Andi Hendra
Komentar