Kolaka, BuletinNews.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka menyoroti persoalan distribusi gas LPG 3 kilogram bersubsidi yang menjadi perhatian masyarakat. Pemkab meminta pengawasan diperketat agar ketersediaan LPG subsidi tetap terjaga dan penyalurannya tepat sasaran.
Persoalan LPG 3 kilogram menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka yang digelar di Aula Sasanapraja, Selasa (9/6/2026), usai kegiatan Rapat Koordinasi dan Desk Pendampingan Verifikasi Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam Sistem Satu Data Daerah.
Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk terkait ketersediaan LPG subsidi.
“Salah satu fokus pembahasan adalah ketersediaan LPG 3 kilogram agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Menurutnya, pemerintah daerah berupaya menghadirkan solusi melalui koordinasi lintas sektor agar distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai aturan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, Abdi Arif mengungkapkan, pihaknya menemukan adanya dugaan pola distribusi LPG yang perlu menjadi perhatian bersama.
Ia menyebut, terdapat informasi mengenai distribusi dari pangkalan ke pengecer yang perlu diawasi lebih lanjut agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi.
“Jangan sampai LPG yang seharusnya diterima masyarakat justru berpindah jalur dan menimbulkan kelangkaan di tingkat konsumen,” katanya.
Pemkab Kolaka mengingatkan masyarakat bahwa LPG 3 kilogram merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Pembelian LPG subsidi juga ditegaskan hanya untuk kebutuhan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan kembali.
Pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak, mulai dari agen, pangkalan, pengecer hingga masyarakat, ikut menjaga distribusi LPG agar tetap berjalan lancar.
Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, penjualan kembali, maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan.
