
Jakarta, BuletinNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut berkaitan dengan tata kelola diaspora Indonesia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis jejaring serta dukungan aspek materi hukum dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan jajaran kementerian untuk dipelajari lebih lanjut. Masukan itu dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima rekomendasi di Jakarta.

Menurut Ossy, rekomendasi tersebut juga menjadi masukan penting agar kebijakan yang disusun kementerian dan lembaga tetap memperhatikan aspek hukum serta hak asasi manusia.
Dokumen rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Yusril menjelaskan, rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan persoalan yang telah diidentifikasi dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut juga memuat tawaran solusi yang dapat dilaksanakan bersama oleh instansi terkait.
Ia berharap rekomendasi yang diberikan mampu membantu kementerian dan lembaga mengambil keputusan yang lebih baik serta menyelesaikan persoalan secara efektif.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Penulis: Yus Misran



Komentar