Jakarta, BuletinNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjajaki peluang kerja sama dengan Kementerian Kehakiman Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan administrasi pertanahan. Pembahasan tersebut berlangsung saat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menerima kunjungan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan, sekaligus membuka peluang peningkatan kapasitas kelembagaan.
Ossy mengatakan, kerja sama antarkedua negara tidak harus diawali dengan kesamaan sistem, tetapi dapat dibangun melalui kemauan untuk saling memahami dan berbagi pengalaman.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam pertemuan itu, Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu fokus utama kementerian adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy menyebut pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste, terutama dalam penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” katanya.
Selain membahas kebijakan, delegasi Timor-Leste juga menyoroti sejumlah persoalan teknis, khususnya penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, mengapresiasi penjelasan dan kesempatan berdiskusi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua negara dapat terus berlanjut. Pengalaman Indonesia dinilai dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Penulis: Yus Misran
Komentar