Kendari, BuletinNews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus memacu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan program tersebut pada Selasa (28/5/2025), bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra. Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.
Rapat ini menghadirkan sejumlah pihak lintas sektor, termasuk dari berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDA dan Bina Marga, serta BPOM Kendari. Kehadiran berbagai unsur ini menjadi bentuk sinergi untuk menyamakan langkah dan strategi dalam mewujudkan keberhasilan program MBG di daerah.
Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan keseriusan dalam mendampingi daerah menjalankan program ini. Rakor dipimpin langsung oleh Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Salah satu rencana konkret yang dibahas adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan berperan dalam penyediaan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.
Pihak BGN, melalui Kepala Regional MBG Sultra Agnes Eka Wahyuni, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara membutuhkan sedikitnya 316 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target sebanyak 705.478 penerima manfaat. Saat ini, terdapat 13 titik SPPG yang sudah beroperasi di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kota Kendari, Baubau, Konawe, Muna Barat, Konsel, Kolaka Timur, Bombana, Muna, dan Konut. Sementara lima titik lainnya telah siap operasional namun masih menunggu pencairan dana dari BGN.
Dijelaskan pula bahwa batas waktu pelaksanaan program ini ditetapkan hingga November 2025. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe, yang karena kondisi geografisnya tidak bisa digabungkan dengan wilayah lain.
Program MBG menyasar dua kelompok besar penerima manfaat, yaitu peserta didik (anak TK, PAUD, dan SMA) serta kelompok non-peserta didik yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program dilakukan melalui ekosistem SPPG yang dibentuk BGN, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di berbagai level.
Dalam pelaksanaannya, program ini mendorong keterlibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes untuk memastikan bahan baku pangan bersumber dari potensi lokal, sehingga selain menjamin keberlanjutan dapur MBG, juga turut memberdayakan ekonomi daerah.
Wakil Kepala Regional MBG Sultra, Maharani Putra Ningrum, turut menyampaikan tantangan koordinasi yang masih dihadapi. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi komunikasi antarinstansi serta terbatasnya jaringan internet di beberapa wilayah, seperti Palangga Selatan di Konawe Selatan, yang menghambat pelaporan daring.
Menanggapi hal tersebut, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi menginstruksikan agar kebutuhan penguatan jaringan internet segera disampaikan kepada Dinas Kominfo melalui Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, Dinas Cipta Karya dan Bina Marga diminta memetakan kebutuhan akses jalan ke titik SPPG, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM didorong mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih.
Komentar