Kendari, BuletinNews.com – Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Koltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Koltim, Abd Azis, SH, MH, dalam acara resmi penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (26/5/2025). Turut hadir Ketua DPRD Koltim, Hj Jumhani, SPd, dan Plh Sekda Koltim, La Fala, SE, serta jajaran kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Capaian ini menandai keberhasilan kepemimpinan Abd Azis dalam memperbaiki tata kelola keuangan sejak ia menjabat sebagai Bupati. Setelah sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2022, Koltim berhasil kembali ke jalur WTP mulai tahun 2023 dan kini mempertahankannya di 2024.“Alhamdulillah, predikat WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan Kolaka Timur. Mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD, staf ahli, hingga camat dan kelurahan. Kita bertekad untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian ini ke depannya,” ujar Bupati Abd Azis.
“Alhamdulillah, predikat WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan Kolaka Timur. Mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD, staf ahli, hingga camat dan kelurahan. Kita bertekad untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian ini ke depannya,” ujar Bupati Abd Azis.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat Koltim untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah demi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan pembangunan yang lebih progresif.
Sejak berdiri pada 2013, Koltim pertama kali meraih opini WTP pada 2018 dan mempertahankannya hingga 2021. Meski sempat mengalami penurunan di 2022, Koltim kini kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Komentar