Pelibatan pemerintah kecamatan dan desa menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan. Aparatur di tingkat lokal dinilai memiliki posisi strategis untuk meneruskan edukasi kepada masyarakat, mengenali potensi kerawanan, serta membangun komunikasi awal ketika ditemukan titik api atau terjadi kebakaran.
Sosialisasi di Desa Totobo juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pembagian peran masing-masing pihak dalam menghadapi Karhutla.
Upaya pencegahan dilakukan mulai dari edukasi mengenai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hingga penguatan jalur komunikasi, pelaporan, dan respons darurat.
Selain melakukan pencegahan, PT Vale menyiagakan personel terlatih dan armada pemadam kebakaran untuk mendukung penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kolaka. Dukungan tersebut dilakukan sesuai mekanisme koordinasi dan dengan tetap memperhatikan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Namun, kesiapan penanganan tidak menjadi satu-satunya fokus. PT Vale menempatkan pencegahan sebagai prioritas melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan kondisi lapangan, penguatan sistem komunikasi, peningkatan kapasitas, serta evaluasi terhadap efektivitas langkah mitigasi.
Pencegahan dan kesiapsiagaan Karhutla juga dilakukan PT Vale secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan.
Pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tingkat kerawanan, kondisi lapangan, serta kebutuhan masing-masing area operasional.
Langkah tersebut mencakup identifikasi dan pemetaan area rawan kebakaran, pemantauan lapangan, kesiapan personel dan sarana tanggap darurat, penguatan prosedur pelaporan dan respons awal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
PT Vale juga meningkatkan edukasi mengenai pencegahan Karhutla, khususnya di wilayah yang berbatasan atau memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam kebijakan dan koordinasi, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan serta pelaporan awal, sementara perusahaan dapat mendukung melalui sumber daya, kompetensi, edukasi, pemantauan, dan kesiapan tanggap darurat.
