Kolaka, BuletinNews.com – Hampir 30 kejadian kebakaran di area hutan, lahan, dan permukiman warga ditangani tim Emergency Response PT Vale Indonesia Tbk selama Agustus 2026 di wilayah Kolaka. Meningkatnya penanganan kebakaran tersebut mendorong PT Vale melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan melibatkan pemerintah dan instansi terkait dalam sosialisasi di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Selasa (1/9/2026).
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka. Pemerintah kecamatan dan desa dari Kecamatan Pomalaa serta Baula juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Pembahasan diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, mekanisme pelaporan, koordinasi antarinstansi, hingga penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
Langkah tersebut dinilai penting karena memasuki musim kemarau, kondisi lahan dan vegetasi yang mengering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran sekaligus mempercepat penyebarannya.
Catatan tim Emergency Response PT Vale menunjukkan penanganan kebakaran di wilayah Kolaka cukup intensif sepanjang Agustus.
Dalam satu bulan, tim pemadam kebakaran PT Vale IGP Pomalaa telah mencatat hampir 30 kali melakukan penanganan di area hutan, lahan, dan permukiman warga.
Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan PT Vale untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, tidak hanya dengan menyiapkan personel dan armada, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat serta pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
Project Director IGP Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk, Mohammad Rifai, mengatakan pencegahan Karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan.
“PT Vale memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan penanganan Karhutla. Meski merupakan tanggung jawab lintas sektoral, kami mengambil peran aktif melalui mitigasi, penguatan kesiapsiagaan, dan koordinasi yang dijalankan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan,” ujar Rifai, Kamis (3/9/2026).
Menurut Rifai, koordinasi antar pihak diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
“Kolaborasi ini penting agar setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin,” katanya.
