Jakarta, BuletinNews.com – PT Vale Indonesia Tbk menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan pada pengembangan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut mencakup pembangunan fasilitas smelter untuk pengolahan nikel dan saat ini masih berada pada tahap konstruksi, dengan rencana memulai kegiatan penambangan pada tahun 2026.
Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, menyampaikan bahwa komitmen keberlanjutan menjadi prinsip utama perusahaan dalam setiap tahapan operasional, termasuk perlindungan lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Komitmen ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Budiawansyah dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menghadiri peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk “Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI)” yang diselenggarakan Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Dalam kegiatan itu, Budiawansyah hadir sebagai penanggap atas pemaparan riset yang disampaikan oleh Alexandra Aulianta dari Satya Bumi dan Kisran Makati dari Puspaham.
Menanggapi temuan riset tersebut, Budiawansyah menjelaskan bahwa sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi secara komprehensif. Kajian ini bertujuan untuk mengelola air limpasan tambang agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke badan air.
Kajian tersebut meliputi pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran air limpasan, data curah dan intensitas hujan, hingga perhitungan potensi debit air, erosi, serta sedimentasi. Selain itu, PT Vale juga merancang fasilitas pengelolaan dan penangkap sedimen sesuai dengan rencana pembukaan lahan.
“Untuk memastikan fungsi fasilitas tersebut, kami melakukan pemantauan rutin terhadap parameter kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air pada titik-titik pemantauan yang telah ditentukan. Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam pengelolaan lingkungan,” jelasnya.
Terkait pembukaan lahan, Budiawansyah mengungkapkan bahwa total areal IUPK PT Vale di Pomalaa yang telah dibuka mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luas IUPK. Sementara pada kawasan hutan lindung, luas bukaan tercatat 82,4 hektare atau 0,4 persen dari total IUPK.
Dari luasan tersebut, sekitar 83,7 hektare digunakan untuk persiapan penambangan, sedangkan 796,54 hektare merupakan areal sarana penunjang permanen seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, dan ore stockpile. Budiawansyah juga meluruskan data bukaan lahan baru pada periode 2024–2025 yang menurut catatan perusahaan mencapai 487,9 hektare, bukan 854,29 hektare sebagaimana disebutkan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham.
Lebih lanjut, PT Vale menegaskan bahwa aspek keselamatan serta kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Menanggapi kekhawatiran terkait kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu, Budiawansyah menjelaskan bahwa desa tersebut berada pada daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale.
Ia juga menambahkan bahwa wilayah desa-desa dalam kajian berada di sekitar beberapa konsesi pertambangan lain yang telah lebih dahulu beroperasi.
Sebagai pembanding praktik pertambangan berkelanjutan, Budiawansyah menyebutkan implementasi yang telah dilakukan PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, antara lain PROPER Emas 2024 dari KLHK, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025, serta Lestari Awards 2025.
“Kami sangat mengapresiasi kajian yang telah dilakukan dan menjadikannya sebagai referensi. Transparansi adalah cara kami membangun kegiatan yang lebih baik. Kami terbuka untuk menerima masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan LSM,” pungkasnya.
Komentar