Delapan Bulan Kinerja, Kejari Kolaka Pulihkan Keuangan Negara dan Musnahkan 889 Barang Bukti
Dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK), bidang Datun menangani potensi pemulihan keuangan negara sebesar Rp995,412 juta. Dari nilai tersebut, Rp111,891 juta telah berhasil dipulihkan atau sekitar 11,24 persen.
“Dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus, Bidang Datun menangani potensi pemulihan keuangan negara sebesar Rp995.412.492 dan berhasil memulihkan Rp111.891.650 atau 11,24 persen dari total nilai yang ditangani,” kata Romadu.
Menurutnya, fungsi Datun tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada pemerintah maupun masyarakat.
Pada bidang Intelijen, Kejari Kolaka melaksanakan 11 kegiatan operasi intelijen dan dua posko intelijen.
Kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum juga dilakukan melalui lima kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, tiga kegiatan Jaksa Menyapa dan Menjawab, satu kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (PAKEM), serta satu kegiatan penerangan hukum.
Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Sementara itu, bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) mencatat 222 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 berkas perkara telah memasuki Tahap I. Selanjutnya, 132 perkara telah menjalani Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti, 147 perkara dilimpahkan ke pengadilan, serta 128 perkara telah dilaksanakan eksekusinya.
Dari penyelesaian perkara pidana umum tersebut, Kejari Kolaka mencatat penerimaan biaya perkara sebesar Rp760 ribu.
Romadu Novelino mengatakan berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejari Kolaka dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan negara dan masyarakat.
“Berbagai hasil yang telah dicapai menjadi bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara,” kata Romadu.
Ia menegaskan, Kejari Kolaka akan terus mendorong pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.
