Jakarta, BuletinNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kementerian ATR/BPN berupaya mempertahankan predikat Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik, yang telah diraih secara konsisten selama lima tahun terakhir.
Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya mempertahankan predikat tersebut dalam pelaksanaan uji publik tahun ini.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Ossy menjelaskan, keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi dapat disampaikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus menjelaskan secara transparan jenis informasi yang dapat diakses masyarakat serta dasar hukum atas informasi yang dikecualikan.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tuturnya.
Menurut Ossy, keterbukaan informasi mengenai layanan pertanahan dan tata ruang penting agar masyarakat memahami hak, prosedur, serta mekanisme pelayanan yang tersedia.
Upaya tersebut juga diiringi peningkatan kualitas layanan melalui sejumlah inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian. Di antaranya layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal pada tahun ini. Layanan tersebut ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menegaskan, penyampaian informasi layanan secara terbuka merupakan bagian dari upaya kementerian memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran.
Penulis: Yus Misran
Komentar