Kendari, BuletinNews.com – Pemerintah Kota Kendari secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari terkait pemberian bantuan hukum, pendampingan, serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan dilakukan pada Selasa (17/6/2025) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.
Tiga perangkat daerah strategis yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Sudirman, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Ronal H. Bakara.
Kepala Kejari Kendari, Ronal H. Bakara, dalam sambutannya menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kompleks dan dinamis.
“Ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Ibu Wali. PKS ini menjadi dokumen teknis pelaksanaannya,” jelas Ronal.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi, terutama dalam pengelolaan pertanahan. Salah satu kasus yang disebutkan adalah terkait aset tanah pemerintah yang sempat bersertifikat atas nama pihak lain. Dengan pendampingan hukum dari kejaksaan, akhirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat tersebut.
Selain urusan hukum konvensional, Kejari Kendari juga membuka diri untuk memberikan pertimbangan hukum di isu-isu strategis lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, penanganan stunting, hingga validitas data di lapangan.
“Kami siap memberikan pertimbangan hukum, baik diminta maupun tidak diminta. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan itu,” tegasnya.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, mengapresiasi kolaborasi yang telah terbangun dengan Kejaksaan Negeri Kendari dan berharap kerja sama ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap tantangan hukum.
Komentar