Kolaka, BuletinNews.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (17/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam sidaknya ke PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Kolaka, Wamenaker menegaskan bahwa investasi tambang harus dilindungi dari upaya pemerasan, intimidasi, dan gangguan lain yang dapat menghambat masuknya modal serta mengurangi peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Sultra harus jadi contoh nasional. Jangan ada pemerasan atau gangguan terhadap investor. Jika investasi aman, maka peluang kerja terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat,” tegas Immanuel.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan investasi yang sehat dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Pemerintah, katanya, tidak akan segan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar hak tenaga kerja atau memperlakukan tenaga kerja asing secara tidak adil.
“Kita negara hukum. Kalau ada pelanggaran, tentu ada sanksi. Negara hadir untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak,” ujar Wamenaker.
Terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Immanuel menyatakan belum menemukan pelanggaran serius selama sidak. Ia menyebut semua perusahaan tambang yang dikunjungi telah menerapkan K3 dengan baik dan para operator alat berat sudah menjalankan prosedur kerja yang aman.
Dalam setiap proses pengawasan, Wamenaker juga menekankan perlunya keterlibatan Dinas Tenaga Kerja setempat agar kondisi lapangan bisa diawasi secara akurat dan objektif.
Pada kesempatan ramah tamah dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka di Rumah Jabatan Bupati, Wamenaker menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Kolaka, Ahmad Safei, dalam menjaga dunia ketenagakerjaan, terutama dalam hal transparansi rekrutmen.
“Calo kerja, LSM, atau tokoh yang mengutip biaya untuk lowongan pekerjaan harus dilawan. Laporkan ke negara. Negara tidak boleh abai, semua instrumen harus berjalan,” tegas Immanuel.
Menanggapi kunjungan Wamenaker, Bupati Kolaka, Amri, menegaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan 70% tenaga kerja di perusahaan tambang berasal dari masyarakat lokal. Sisanya, sebesar 30%, dapat diisi dari luar daerah atau tenaga kerja asing, selama sesuai regulasi.
“Dari data Dinas Tenaga Kerja, ada sekitar 951 pencari kerja aktif yang siap bekerja. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan warga lokal dalam setiap investasi yang masuk,” kata Amri.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemda Kolaka siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun sektor ketenagakerjaan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui iklim investasi yang sehat dan produktif.
Komentar