Kendari, BuletinNews.com – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Republik Indonesia, Ir. Ahmad Riza Patria, melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Merah Putih di Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Minggu pagi (25/5/2025). Kunjungan ini disambut langsung oleh Wali Kota Kendari Hj. Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional monitoring dan evaluasi program percepatan pembentukan koperasi kelurahan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah pusat menargetkan seluruh kelurahan di Indonesia memiliki koperasi aktif sebelum peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari menegaskan komitmen penuh Pemkot Kendari dalam memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Ia menyebut kehadiran Wamen Desa sebagai motivasi besar bagi daerah dalam menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat.
“Kehadiran Bapak Wakil Menteri menjadi penghargaan sekaligus motivasi besar bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekonomi masyarakat di daerah,” ujar Siska Karina Imran.
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap UMKM, Wali Kota Kendari juga memaparkan peluncuran program Kartu UMKM Maju, sebuah kartu multifungsi yang dapat digunakan pada mesin EDC untuk memudahkan pelaku usaha mikro mengakses layanan keuangan dan pembinaan usaha.
Wamen Desa Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Pemkot Kendari. Ia menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih Kadia ditetapkan sebagai koperasi percontohan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Koperasi ini menjadi model penting yang mengedepankan inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Saya akan menyampaikan langsung kepada Presiden agar inisiatif seperti ini direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih Kadia dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) dengan melibatkan unsur RT/RW, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Struktur partisipatif ini menjadi bukti nyata dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi di tingkat lokal.
Komentar