Jakarta, BuletinNews.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan dalam proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan awak media usai memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan,” ujar Puan dalam sesi doorstop.
Puan menekankan bahwa sejarah, termasuk bagian-bagian pahitnya, harus tetap diajarkan secara jujur kepada generasi penerus. Ia mengutip pesan Presiden Pertama RI, Bung Karno, “Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.”
Politisi dari PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa DPR RI mendukung upaya penyempurnaan narasi sejarah, selama dilakukan dengan niat baik, metodologi yang kuat, dan tidak mengaburkan fakta.
“Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Tapi namanya sejarah, apakah itu pahit atau baik? Kalau memang itu harus dilakukan, ditulis ulang ya ditulis ulang dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menanggapi isu perubahan terminologi dalam penulisan sejarah, khususnya penghilangan istilah “Orde Lama”, Puan meminta agar setiap penggantian istilah dilakukan tanpa menyinggung pihak mana pun dan tidak menghilangkan fakta sejarah.
“Apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan. Sejarah ya tetap sejarah, harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa istilah “Orde Lama” tidak lagi digunakan dalam sepuluh jilid buku sejarah nasional yang tengah disusun pemerintah. Alasan penghapusan istilah tersebut adalah karena pada masanya, pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan “Orde Lama”.
Proses penulisan ulang sejarah ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk DPR RI, yang menilai bahwa setiap langkah dalam penyusunan ulang narasi sejarah harus menjunjung kebenaran, kehati-hatian, dan integritas ilmiah.
Komentar