Bogor, BuletinNews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial tidak direncanakan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak penutupan sementara aktivitas tambang dan angkutan material di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp3 juta.
Penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menutup sementara aktivitas pertambangan di Parungpanjang. Kebijakan itu tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.
Penutupan sementara dilakukan menyusul dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang dan dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan penyaluran bantuan sosial kepada 2.938 KK telah dilaksanakan pada Desember 2025 dan dilakukan dalam dua tahap.
“Pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 928 kepala keluarga di lima desa Kecamatan Parungpanjang, yakni Desa Cibunar, Lumpang, Gorowong, Dago, dan Jagabaya,” ujar Ade, Rabu (14/1/2026).
Sementara itu, pada tahap kedua, bantuan sosial diberikan kepada 2.010 kepala keluarga yang tersebar di empat desa Kecamatan Cigudeg, yaitu Desa Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, dan Tegallega, serta empat desa di Kecamatan Rumpin, meliputi Desa Rumpin, Sukasari, Sukamulya, dan Mekarsari.
Ade menambahkan, penyaluran bantuan sosial akan dilanjutkan pada tahap III dan IV pada tahun 2026, dengan total sasaran sebanyak 15.293 kepala keluarga.
“Masyarakat yang belum menerima bantuan pada 2025 dipastikan akan mendapatkannya pada tahun 2026,” tegasnya.
Pada tahap III, bantuan direncanakan akan disalurkan kepada 6.216 kepala keluarga di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Selanjutnya, pada tahap IV, sebanyak 9.077 kepala keluarga di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin akan menerima bantuan sosial.(Pemprov Jabar)
Komentar