Kolut, BuletinNews.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, OPD, pelaku usaha, hingga organisasi kepemudaan.
Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian dari proses panjang dan sistematis yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
“Jumlah usulan yang masuk lebih dari 800, dengan mayoritas fokus pada sektor infrastruktur. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyempurnakan dokumen RKPD berdasarkan masukan publik dan pokok-pokok pikiran DPRD,” jelas Ikhwan.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang kali ini juga menjadi ajang konsultasi publik untuk Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, seiring dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Dokumen RPJMD sendiri wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
“Meski kita baru di tahap awal, arah RPJMD ini akan menjadi dasar pijakan bagi RKPD 2026 agar tetap sejalan dan terarah,” tambah Ikhwan.
Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, yang membuka acara secara resmi, menegaskan bahwa forum ini adalah momen penting untuk menyatukan visi pembangunan. Ia mengusung visi Kolaka Utara lima tahun ke depan sebagai daerah madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Visi ini bukan sekadar slogan. Madani menggambarkan masyarakat harmonis dan religius. Maju berarti berkembang, berdaya saing menunjukkan kesiapan bersaing lintas sektor, dan berkelanjutan menekankan pembangunan ramah lingkungan,” ungkapnya.
Ia juga menguraikan tujuh fokus utama dalam RPJMD mendatang, mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor pertanian dan perikanan, layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, pembangunan infrastruktur konektivitas seperti bandara dan pelabuhan, hingga pengembangan ekonomi digital dan pelestarian lingkungan hidup.
“Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci. Pembangunan yang adil dan merata hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bersatu,” tegas Jumarding.
Komentar