BuletinNews.com – Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, mediasi memiliki peran sentral sebagai upaya penyelesaian sengketa yang menekankan pada perdamaian dan efisiensi. Mekanisme ini tidak hanya diwajibkan oleh pengadilan melalui Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional.
Kasus antara Rudi (kontraktor) dan Tina (pemilik rumah) menggambarkan bagaimana mediasi dan pembuktian force majeure menjadi aspek penting dalam sengketa kontrak konstruksi. Sengketa ini bermula dari keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan, yang kemudian dibawa ke pengadilan dan difasilitasi melalui proses mediasi.
Mediasi Sebagai Instrumen Perdamaian di Pengadilan
Menurut Gatot P. Soemartono (2021), mediasi berfungsi mencapai kesepakatan damai yang cepat dan efisien. Proses ini memberikan ruang bagi para pihak untuk bernegosiasi tanpa harus menjalani litigasi panjang. Sementara itu, Benny Riyanto (2022) menegaskan bahwa mediasi di pengadilan juga membantu menjaga hubungan bisnis dan sosial para pihak yang bersengketa.
Dalam kasus Rudi dan Tina, mediasi menghasilkan kesepakatan tambahan waktu 30 hari dengan ketentuan denda 2% per minggu apabila terjadi keterlambatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam akta perdamaian sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 dan memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding).
Kekuatan Hukum Akta Perdamaian
Sesuai Pasal 1851 KUHPerdata, akta perdamaian merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Jika salah satu pihak melanggar isi kesepakatan, pihak lainnya dapat mengajukan eksekusi langsung ke pengadilan tanpa perlu gugatan baru. Dalam konteks ini, hasil mediasi bukan sekadar kesepakatan moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang tegas.
Pembuktian Force Majeure oleh Pihak Kontraktor
Dalam hukum acara perdata, pihak yang mendalilkan wajib membuktikan (Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdata). Oleh karena itu, Rudi wajib membuktikan bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh force majeure, bukan karena kelalaiannya. Bukti yang dapat diajukan meliputi:
– Dokumen kontrak dan laporan cuaca (bukti surat),
– Kesaksian pekerja lapangan,
– Keterangan ahli konstruksi atau meteorologi,
– Bukti elektronik seperti email dan laporan proyek.
Jika bukti tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, maka berdasarkan Pasal 1244–1245 KUHPerdata, Rudi tidak dapat dimintai tanggung jawab ganti rugi. Sebaliknya, apabila keterlambatan terjadi akibat kelalaian manajemen, maka Rudi tetap dapat dinyatakan wanprestasi.
Penutup
Mediasi dan pembuktian merupakan dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam sistem penyelesaian sengketa perdata. Mediasi menjunjung asas perdamaian, sedangkan pembuktian memastikan keadilan substantif. Kasus Rudi dan Tina menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dapat memberikan kepastian hukum, asalkan didukung oleh pembuktian yang kuat dan objektif. Dengan demikian, penerapan mediasi yang efektif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perdata Indonesia.
Karya: Andi Hendra
Komentar