Kendari, BuletinNews.com – Upaya penataan kawasan kumuh di Kota Kendari kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Selasa (10/6/2025) pagi.
Rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, didampingi jajaran kepala OPD teknis, staf ahli, Camat Abeli, dan Lurah Poasia. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan tersebut dihuni sekitar 165 rumah dengan 187 Kepala Keluarga (KK), dan memiliki karakteristik permukiman padat yang berada di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana lingkungan.
Dalam keterangannya, Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, menyebutkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh, khususnya di pesisir.
“Ini lokasi ketiga yang kami tinjau. Kita ingin mencoba menata kawasan pesisir. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Bu Wali Kota, perencanaannya nanti akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari untuk segera ditindaklanjuti,” jelas Fitrah.
Ia menegaskan, penataan kawasan tidak hanya fokus pada perbaikan rumah warga, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh.
“Yang akan dibenahi bukan hanya rumah, tapi juga lingkungan, ruang terbuka hijau, akses jalan, drainase, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut baik kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat serta DPR RI. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut dengan langkah nyata.
“Kami akan segera meresmikan hasil kunjungan ini dalam bentuk program konkrit, agar warga di kawasan pesisir bisa merasakan perubahan lingkungan yang lebih baik dan layak huni,” tegasnya.
Komentar