Nganjuk, BuletinNews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pejabat negara yang terlibat penyimpangan atau korupsi, termasuk mereka yang memiliki kedekatan politik maupun personal dengannya.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kawasan Museum Pahlawan Nasional Marsinah, Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam sambutannya di hadapan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah kepala lembaga negara, Prabowo mengaku prihatin masih adanya pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk mengambil uang rakyat.
“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, tiap hari dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Orang yang saya angkat, saya bina, diberi kehormatan dan jabatan penting, begitu menjabat malah nyuri uang rakyat,” kata Prabowo.
Presiden mengungkapkan pernah menerima laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) terkait dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pejabat yang disebut dekat dengannya.
Menurut Prabowo, Kepala BPKP sempat meminta arahan apakah pemeriksaan terhadap pejabat tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.
Namun, Presiden menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.
“Teruskan pemeriksaan. Tidak ada urusan mau orang Prabowo atau bukan. Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegasnya.
Prabowo mengatakan jabatan negara merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara.
Ia juga menyinggung pentingnya keteladanan pejabat publik, termasuk dari kalangan militer dan partai politik.
“Mau partai saya sendiri, Gerindra, kalau salah ya diproses. Justru harus memberi contoh,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden mengaku prihatin karena masih ada pejabat yang mencoba melakukan penyimpangan di tengah sistem pengawasan digital yang kini semakin ketat.
“Saya heran, sekarang ini semua serba digital, pasti ketahuan,” katanya.
Meski demikian, Prabowo menyebut hal yang paling membuatnya sedih bukan hanya perbuatan pelaku, tetapi dampak sosial yang akan ditanggung keluarga mereka.
“Yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya,” ucap Presiden.
Ia menegaskan, pejabat yang terbukti memperoleh keuntungan secara tidak sah harus mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, proses hukum akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, tidak mau, ya sudah. Kamu urusan sama kejaksaan,” kata Prabowo.
Kegiatan peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah itu turut dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. (Sekretariat Presiden)
Komentar