Cirebon, BuletinNews.com – Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban longsor di area tambang Galian C, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, resmi dihentikan pada Kamis (5/6) pukul 16.30 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan asesmen lanjutan dan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait di lokasi kejadian.
Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), engineer PT. Indocement, dan unsur teknis lainnya yang melakukan asesmen sejak pukul 06.30 WIB, kondisi tanah di lokasi menunjukkan pergerakan sejauh 20 cm di atas Worksite B. Situasi ini dinyatakan sangat tidak stabil dan membahayakan keselamatan personel SAR yang masih berada di lokasi.
Rapat koordinasi pengambilan keputusan penghentian operasi melibatkan Bupati Cirebon, jajaran Forkopimda, Basarnas, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, PT. Indocement, serta perwakilan keluarga korban. SAR Mission Coordinator (SMC) secara resmi mengusulkan penghentian operasi pada pukul 16.30 WIB dan seluruh unsur SAR dikembalikan ke kesatuan masing-masing.
Hingga Kamis sore (5/6), total korban longsor di Gunung Kuda mencapai 31 orang, dengan rincian enam orang selamat, 21 orang meninggal dunia, dan empat orang masih belum ditemukan.
Peristiwa longsor terjadi pada Jumat (30/5) dan proses pencarian berlangsung intensif selama enam hari, melibatkan 773 personel gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, BPBD, Dinkes, Tagana, relawan, dan komunitas setempat. Berbagai peralatan berat dan teknologi canggih seperti Drone Thermal, Rescue Truck, ekskavator, K-9 unit, dan alat komunikasi turut dikerahkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati area longsor di Gunung Kuda, mengingat kondisi tanah masih sangat labil dan berbahaya. Warga di sekitar lereng dan perbukitan diingatkan untuk tetap waspada, terutama saat hujan deras atau terjadi gempa. Apabila hujan berlangsung lebih dari satu jam, warga diminta segera melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman.
Pemerintah daerah dan aparat terkait juga meminta masyarakat hanya mengikuti informasi resmi yang terverifikasi untuk menghindari hoaks dan disinformasi seputar kondisi di lapangan.
Komentar