Padang, BuletinNews.com – Enam belas tahun pasca gempa Sumatra Barat (M7,6) tahun 2009, upaya mitigasi bencana menjadi fokus utama dalam membangun ketangguhan masyarakat Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa mitigasi berbasis riset merupakan langkah penting untuk menghadapi potensi bencana gempa dan tsunami yang mengancam sebagian besar wilayah Indonesia.
Dalam pembukaan Konferensi Internasional Penanggulangan dan Mitigasi Bencana ke-3 (3rd ICDMM) di Universitas Andalas, Padang, Senin (29/9/2025), Suharyanto menyampaikan bahwa sekitar 81 persen wilayah Indonesia rawan gempa. Fenomena ini menuntut kesiapsiagaan lebih kuat, mengingat pengalaman pahit gempa Sumbar 2009 yang menelan ribuan korban jiwa, merusak 135 ribu rumah, dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp22 triliun.
“Delapan puluh satu persen wilayah Indonesia rawan bencana gempa. Oleh karena itu, mitigasi harus berbasis bukti ilmiah dan riset yang kolaboratif,” ujarnya di hadapan peserta konferensi.
Suharyanto menguraikan tiga langkah penting mitigasi berbasis riset. Pertama, penguatan riset kebumian untuk pemetaan risiko lebih detail, termasuk zona megathrust yang dijadikan dasar peta evakuasi 182 desa rawan tsunami di Indonesia. Kedua, pendekatan struktural dengan rekayasa bangunan tahan gempa dan adaptif terhadap tsunami. Ketiga, pendekatan non-struktural berbasis masyarakat dan teknologi, termasuk pemanfaatan AI untuk simulasi bencana serta kombinasi kearifan lokal seperti rumah panggung dengan riset etnografi.
“Bencana adalah urusan bersama. Mari bekerja dalam ritme yang sama, tidak sendiri-sendiri, agar tujuan resiliensi berkelanjutan bisa terwujud,” tegasnya.
Konferensi internasional ini berlangsung dua hari, 29–30 September 2025, dengan tema Getting Ready for Megathrust. Acara tersebut juga mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kolaborasi dalam ketahanan bencana, pembangunan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat.
“Sumatra Barat berada di garda terdepan dalam manajemen risiko bencana. Konferensi ini kesempatan tepat untuk berbagi strategi pengurangan risiko bencana,” ujar Brazier.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, pejabat kementerian, akademisi, hingga narasumber internasional, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.
Komentar