Kolut, BuletinNews.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Safari Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Kecamatan Lambai, Minggu (22/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, dan dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Idrus, Ketua TP PKK Kolaka Utara Dra. Hj. A. Nurhayani Nurrahman, serta jajaran pemerintah daerah.
Safari Ramadhan menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai sarana silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum penyampaian arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar kegiatan keagamaan, tetapi juga wadah komunikasi langsung dengan masyarakat.
“Safari Ramadhan ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang bagi kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan menyampaikan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadhan untuk meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kebersamaan, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, persatuan dan kekompakan masyarakat merupakan modal utama dalam membangun daerah.
“Ramadhan harus menjadi momentum introspeksi diri dan memperkuat persatuan. Kebersamaan masyarakat adalah modal utama dalam membangun Kolaka Utara,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan fokus pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2030. Pemerintah daerah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk pembenahan fasilitas puskesmas, tetap menjadi perhatian utama.
“Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar tetap menjadi prioritas kami, agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkab Kolaka Utara mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi desa berbasis sumber daya lokal. Meski demikian, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kita perlu menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang ada. Namun demikian, peluang dari program nasional harus dimanfaatkan, sehingga ekonomi desa tetap bergerak,” pungkasnya.
Komentar