Jakarta, BuletinNews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Antikorupsi mengeluarkan instruksi tegas kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Indonesia Timur dan Indonesia Tengah untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan langkah pencegahan korupsi di seluruh daerah. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP, Prof. Dr. A.M. Hapidz Abbas, bersama Sekjen DPP, Muh. Hasbi Ibrahim, S.H., M.H., sebagai respons atas meningkatnya laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor pemerintahan.
Dalam instruksi resminya, DPP menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para pengurus dan anggota organisasi dalam memahami pola dan modus tindak pidana korupsi yang dinilai semakin kompleks. Mulai dari penyalahgunaan anggaran, permainan proyek, jual-beli jabatan, hingga praktik gratifikasi yang masih marak terjadi di tingkat pusat maupun daerah.
“Seluruh pengurus dan anggota harus dibekali pemahaman yang kuat terkait indikasi korupsi, modus yang sering digunakan, serta kemampuan mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Pencegahan harus menjadi gerakan bersama,” tegas DPP dalam instruksinya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah Laskar Antikorupsi Indonesia Timur, Herawan Abd, menyampaikan bahwa instruksi DPP merupakan sinyal kuat bagi seluruh jajaran untuk lebih aktif dan berani mengungkap praktik penyimpangan publik. Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan semakin banyak pejabat baik pusat maupun daerah yang diduga menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi.
“Kita mengetahui bahwa ada sejumlah pejabat mulai terdeteksi dugaan menyalahgunakan pangkat dan jabatan. Ada yang bermain anggaran, memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, hingga terlibat kolusi dalam pengelolaan proyek,” ujarnya.
Herawan menegaskan bahwa tugas Korwil bukan hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga membangun jejaring informasi, bekerja sama dengan aktivis lokal, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan kolektif. Ia menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi gerakan moral bersama.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan lembaga pemerintah, instansi pengawasan internal, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat sipil. Hal ini dilakukan agar setiap temuan di lapangan dapat ditangani secara profesional dan terarah.
“Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan daerah. Jika dibiarkan, pelayanan publik terganggu, kepercayaan masyarakat menurun, dan anggaran negara tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, instruksi DPP akan kami tindak lanjuti dengan pembentukan tim pemantauan khusus di sejumlah sektor strategis,” tegasnya.
Melalui instruksi ini, Laskar Antikorupsi menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. DPP berharap seluruh jajaran di wilayah Timur dan Tengah Indonesia dapat bergerak lebih cepat, lebih solid, dan lebih efektif dalam mendorong perubahan nyata menuju Indonesia yang lebih bersih.
Komentar