44 Pimpinan OPD di Lingkup Pemda Semarang Siap Cegah KKN

Semarang, BuletinNews.com – Sebanyak 44 pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, menyatakan siap berperan aktif dalam upaya pencegahan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), saat melaksanakan APBD 2023. Pernyataan itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas di hadapan Bupati Semarang, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Senin (2/1/2023) pagi.

Selain aktif mencegah KKN, para pimpinan OPD juga akan bersikap transparan dan jujur dalam melaksanakan tugas.

“Tidak meminta atau menerima suap dan hadiah, yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Selain pimpinan OPD, ikut serta dalam penandatangnan pakta integritas tersebut, adalah direktur RSUD Gondo Suwarno Ungaran dan RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, serta para camat.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta para pimpinan OPD dan direktur RSUD, untuk bekerja cepat dan cermat.

“Penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja ini menjadi momentum, agar pelaksanaan APBD kita tepat waktu. Kegiatan yang bisa dilaksanakan di awal tahun, langsung kita genjot, tancap gas. Harapannya, penyerapan anggaran lebih cepat dan optimal,” tegasnya.

Bupati berharap, para pimpinan OPD dapat berinovasi, guna meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, juga aktif mencari informasi program pembangunan di lintas Kementerian, agar bisa dilaksanakan di Kabupaten Semarang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo menyampaikan, peraturan daerah tentang APBD 2023 telah ditetapkan pada 23 Desember 2022. Sedangkan Peraturan Bupati Semarang tentang penjabaran APBD 2023, ditetapkan 26 Desember 2022.

“Pendapatan daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp2.441.696.319.800,” jelasnya.

Sementara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II Sutiyawan memuji kinerja Pemkab Semarang mengelola APBD.

“Penetapan perda tentang APBD 2023 di bulan Desember itu menunjukkan kinerja luar biasa,” ujarnya.

Disampaikan, mulai 2023, dana transfer dari Kementerian Keuangan RI dicairkan lewat KPPN. Menurutnya, langkah ini dinilai lebih efektif, dibandingkan pencairan tahun sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *