Ketua IKAMI Sulsel Cabang Kolaka Desak Mendagri Segera Umumkan Nama PJ Bupati Kolaka

Darman Ketua Ikatan kekeluargaan mahasiswa/pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL) Cabang Kolaka,

Kolaka, BuletinNews.com – Darman Ketua Ikatan kekeluargaan mahasiswa/pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL) Cabang Kolaka, mendesak mendagri untuk segera mengumumkan nama pejabat bupati kolaka.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Masa akhir jabatan Plt Bupati Kolaka hanya sampai 31 Desember 2023. Karena sesuai aturan, hasil pilkada tahun 2018 itu semua berakhir di tahun 2023. Jadi, tahun 2024 harus sudah ada Penjabat (Pj) Bupati Kolaka, ” ungkap darman, Minggu (7/1/2023).

Menurut Darman, hal tersebut semakin hangat diperbincangkan, biak dalam media sosial maupun di warkop-warkop. Karena sampai dengan saat ini belum ada kejelasan terkait keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait siapa Pejabat (Pj) Bupati kolaka untuk menggantikan posisi plt Bupati saat ini.

Sebelumnya, lanjut Darman, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) kolaka sudah mengusung tiga nama calon Pj Bupati kepada Kemendagri. Ketiganya ini merupakan pejabat birokrasi pemerintah. Namun kalangan masyarakat kolaka masih harus menunggu keputusan akhir dari Kemendagri.

Mengingat masa kepemimpinan PLT Bupati Kolaka sudah berakhir 31 Desember 2023. Karena sesuai aturan, hasil pilkada tahun 2018 itu semua berakhir di tahun 2023, ada beberapa kalangan dan tokoh muda kolaka yang masih bertanya-tanya kapan dan siapa yang akan menggantikan posisi Jayadin.

“kami sangat mendukung nama yang sudah diusulkan oleh DPRD kolaka. Namun saya mendesak kepada Mendagri secepatnya mengeluarkan nama Pj.Bupati Kolaka tersebut, mengingat waktu yang lewat sesuai yang di tentukan. Dan saya berharap agar keputusan Mendagri tersebut haruslah bersifat netral atau independen, dan juga harus nama-nama yang sudah ditetapkan oleh DPRD kolaka Tanpa adanya penumpang gelap,” pungkasnya.

Darman menambahkan, Kemendagri harus memilih orang yang tepat dan bijak serta yang bersih dari korupsi agar kolaka dikelola dengan baik tanpa memikirkan kepentingan segelintir golongan tertentu dan tidak memperkaya diri “tambahnya.

Olehnya itu, ia berharap kepada Kemendagri untuk segera dan secepatnya menetapkan nama Pj. Bupati kolaka dari tiga nama yang diusulkan oleh pimpinan DPRD kolaka agar terbentuknya mitra kerja pemerintah yang kondusif dan berharap jangan ada nama “kuda hitam” muncul dikemudian hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *