oleh

Wakil Ketua KPK Dorong Sertifikasi Aset dan Manajemen BMD di Sultra

Kendari, BuletinNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kejelasan kepemilikan aset dan Barang milik Daerah (BMD). Sertifikasi aset perlu terus dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan yang berpotensi menjadi praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam Rapat Koordinasi (rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi Aset PLN dan BMD di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (7/6).

“Kalau semua melakukan peran sesuai porsinya masing-masing, saya yakin minimal Anda semuanya telah mengurangi potensi jerat korupsi. Karena kalau ini tidak lolos dalam pengelolaan, mulai dari penguasaan, pemanfaatan, sampai tidak ada sertifikat, pencatatan tidak ada, maka di situ terjadi celah korupsi. Di ruang penuh ketidakjelasan atau ruang gelap itulah muncul potensi untuk berbuat jahat,” ujar Ghufron.

Ghufron mengajak peserta yang hadir untuk bersama-sama menyadari bahwa jabatan yang diemban saat ini ini merupakan tanggung jawab. Besar kecil tanggung jawab tergantung ruang lingkupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa tenggara PLN Syamsul Huda menyampaikan keberhasilan sertifikasi tanah milik PLN di Sultra. Tepatnya pada bulan November tahun 2020 dalam Rakor Tata Kelola Aset PLN telah diserahkan sebanyak 1.194 sertifikat oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Ilyas Tedjo Priyono, disaksikan Gubernur Sultra Ali Mazi, Wamen ATR Surya Tjandra dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Alhamdulillah kerja sama terhadap pelaksanaan sertifikasi aset yang berjalan sejak November 2019 ketika Menteri ATR/BPN beserta Direktur PLN menandatangani MoU masih berlanjut hingga saat ini. melalui kerja sama tersebut, kami mengharapkan 27.000 bidang tanah aset PLN di tanah air dapat tersertifikasi seluruhnya pada tahun 2023,” ujar Syamsul Huda.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed