Tidak Lapor SPT Tahunan! Awas Denda Menanti

Jakarta, BuletinNews.com – Undang-undang KUP secara gamblang menyebutkan denda bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melewati batas waktu penyampaian yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) diatas. Berikut ketentuan besaran nilai denda yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

Pengecualian Pasal 7 UU KUP

Denda Pasal 7 UU KUP bersifat tegas dan berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Pasal 7 UU KUP juga mengatur ketentuan mengenai pengecualian penerapan sanksi pajak. Adapun pihak-pihak yang tidak terkena denda Pasal 7 UU KUP meski belum melaporkan SPT Tahunan antara lain:

Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.

Wajib pajak orang pribadi yang tak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia.
Badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Badan usaha asing yang tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku.
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.

Wajib pajak yang terkena bencana
Wajib pajak lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini mengacu pada PMK No. 186/PMK.03/2007. Kriteria wajib pajak lain yang ditentukan PMK untuk mendapat pengecualian denda pasal 7 KUP ini antara lain: terkena kerusuhan massal, terkena musibah kebakaran, terkena musibah ledakan bom atau serangan terorisme, mengalami perang antar suku, dan mengalami kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Jangan Sampai Tidak Lapor!

Denda ini merupakan sanksi bagi wajib pajak yang lalai memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus sebagai bentuk tertib administrasi perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk menghindari keterlambatan lapor SPT Tahunan dan tidak perlu membayar denda, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo.

Terlebih di zaman sekarang semua hal sudah dibantu teknologi, wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan tak perlu repot pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk lapor SPT secara manual.

Direktorat Jenderal Pajak sudah memfasilitasi wajib pajak agar lebih mudah lapor SPT Tahunan yaitu melalui e-Filing sehingga memungkinkan wajib pajak melaporkan pajak secara daring di mana pun dan kapan pun.

Dengan semua fasilitas yang disediakan dan kemudahan yang tersedia, wajib pajak seharusnya terhindar dari kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sumber:Pajak.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *