Kolaka, BuletinNews.com – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol (K3) kembali menggelar aksi unjuk rasa digedung DPRD Kolaka, Kamis (25/11/21).
Mereka menilai DPRD Kolaka tidak becus dalam menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Kolaka, Khususnya terkait soal pertambangan ilegal yang diduga dilakukan oleh elit-elit politik hingga penegak hukum.
Haerudin koordinator aksi dalam orasinya mengatakan Angota DPRD terkesan mandul dalam menangani soal pertambangan ilegal yang diduga kuat dilakukan oleh elit-elit politik hingga ada salah satu anggota polres kolaka yang menjabat sebagai Kanit.
“Diduga jetty PT.Putra Mekongga Sejahtera tidak memiliki izin komersial dan bersekutu dengan pihak syahbandar serta para petinggi perusahaan yang terlibat sehingga kapal tunda/tugboat (TB) peofit legend three dan tongkang BG pulas tiga 3308 bisa berlabuh untuk pemuatan ore,”teriaknya.
Ia menyampaikan saat ini (25/11/2021 red) keberadaan kapal tunda/tugboat (TB) peofit legend three dengan tongkang BG pulas tiga 3308 ditersus PT.PMS, diduga manuver cargo dari PT.SLG dan PT.Bola Dunia. Diduga ada join cargo dari beberapa perusahaan yang setiap perusahaan ada cacat legalitas yang kemudian menggunakan dokumen atas nama PT.Dharma Bumi Kolaka (PT.DBK).
“Dari hasil penelusuran tim kami. Tongkang yang sementara stand by saat ini dijetty PT.PMS adalah persiapan pemuatan ore sekitar 10.000 ton sehingga kami dari lembaga sosial kontrol yang tergabung dari K3 mendesak ketua DPRD kabupaten kolaka dalam waktu paling lambat 4 kali 24 jam terhitung dari sekarang segera menghadirkan kepala syahbandar pomalaa dikantor DPRD untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), cetusnya.
Ia memaparkan jika status ore akan dikirim keluar dari wonua mekongga. Dan jika tuntutan yang disampaikan tidak diindahkan oleh DPRD Kolaka, maka akan dilakukan pemblokade jetty PT.Putra Mekongga Sejahtera.
Abdul Rauf anggota komisi III keluar menemui para demonstran untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntutan para pendemo.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apa lagi saya hanya anggota biasa, akan tetapi semua tuntutan para teman-teman akan segera saya sampaikan oleh ketua komisi III untuk segera melakukan RDP dan memanggil seluruh istansi-istansi terkait,” tuturnya.
Reporter: Awal
