Kolaka, BuletinNews.com – Rapat Dengar Pendapat lintas komisi Jilid II kembali ditunda dikarenakan sejumlah perusahaan yang dipanggil melalui surat resmi dari DPRD Kolaka tak hadir terkait aktifitas penambangan dan pemuatan ore nikel menggunakan kapal tunda/tugboat peofit legend three dengan tongkang BG pulas tiga 3308 ditersus PT.PMS yang diduga untuk manuver cargo dari PT.SLG dan PT.Bola Dunia, Senin (03/01/22)
K3 juga menduga ada kerja sama cargo dari beberapa perusahaan yang setiap perusahaan ada cacat legalitas sehingga menggunakan dokumen atas nama PT.Dharma Bumi Kolaka.
Koalisi kolaka kontrol (K3) yang tergabung yakni DPD Pekat IB Kolaka, DPD LSM Gaki Kolaka, DPP LSM WRI Sultra, DPC LSM Kibar Kolaka dan DPC Ormas Laki kecewa dengan janji lintas komisi saat RDP yang pertama,yang berjanji saat RDP jilid II akan menghadirkan semua Perusahaan-perusahaan dan Istansi-istansi terkait yang ada dalam tuntutan K3,dalam kegiatan penambangan hingga pemuatan ore nikel yang diduga ilegal.
“Sebelum kami datang ke DPRD untuk mengikuti RDP lintas komisi Jilid II,kami Koalisi Kolaka Kontrol sudah sepakat bila masih ada perusahaan atau instansi terkait tidak hadir sesuai janji DPRD saat RDP pertama,Maka kami akan tinggalkan ruangan rapat,karena menurut kami buat apa kita berdebat dan menunjuk kan bukti-bukti temuan K3 dilapangan,kalau nanti nya tidak menemukan solusi atau titik terang dalam permasalahan aktifitas penambangan hingga pemuatan ore nikel dipomalaa yang cuman akan menghabis-habis kan waktu saja,” ucap Haerudin yang disapa Dudi
Pimpinan PT.Putra Mekongga Sejahtera,Pimpinan PT.Bola Dunia,Pimpinan PT.SLG,Pimpinan PT.Dharma Bumi Kolaka,Kepala Syahbandar Pomalaa,Asisten III,Camat Pomalaa,Kepala Desa Sopura,Kepala Desa Oko-oko,Kapolsek Pomalaa,Kepala UPTD KPH Unit XIII Mekongga Selatan,Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka, kalau ini semua hadir K3 baru akan memaparkan semua temuan-temuan yang diperoleh.
“Kalau memang Komisi III hingga Lintas komisi DPRD Kolaka tidak sanggup untuk menghadirkan seluruh perusahaan tambang dan instansi yang menjadi tuntutan koalisi Kolaka kontrol,Maka kami K3 akan berkomonikasi dengan Ketua DPRD Kolaka untuk mengeluarkan rekomendasi ke Provinsi,untuk melakukan RDP bersama pihak SDM Provinsi,”tutup Dudi.
Reporter : Awal
