KPK Apresiasi Kemensos Dalam Ketepatan Sasaran Bansos

Jakarta, BuletinNews.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini menerima apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuah ini menilai Kemensos melakukan langkah nyata memanfaatkan data kependudukan untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan sektoral tahun 2021-2022.

20240426_2259126891902356182727740.jpg
20240426_2259126891902356182727740.jpg
20240426_2259126891902356182727740.jpg
20240426_2259126891902356182727740.jpg

Apresiasi diserahkan langsung oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

Pahala menyampaikan model kerja Stranas PK adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Menurut dia, dari 76 Kementerian/Lembaga, Kemensos dianggap memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK. Kemensos, menurut kami, capaiannya bagus,” katanya di hadapan media.

Apresiasi ini, sekaligus menjawab persoalan ketidaktepatsasaran bantuan sosial (bansos). Pada Juni 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 10.249 KPM penerima bansos Sembako/BPNT melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pada kesempatan sama, Mensos Risma menyampaikan para penerima bansos pada Sistem AHU Kemenkumham yang dinilai tidak tepat sasaran itu tercatat di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

“Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada Sistem AHU). Tapi realitanya mereka miskin,” kata Mensos.

Atas hasil temuan BPK tersebut, Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pembekuan data merupakan tindak lanjut temuan BPK setelah melakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos Sembako/BPNT dengan data pada Sistem AHU Kemenkumham. 

“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap Mensos.

Mensos telah menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali. “Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke Sistem AHU,” katanya.

Selain itu, Mensos juga mengajak serta Aparat Penegak Hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan dimaksud, “Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” ucap Risma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *