oleh

Koalisi Kolaka Kontrol Jilid II Desak Bupati Mencopot Dirut PDAM Kolaka

Kolaka, BuletinNews.com – Aksi damai jilid II tidak lagi mengarah kekantor DPRD Kolaka karena tidak ada nya solusi yang didapatkan dari komisi II DPRD. Kamis (21/10/2021)

Koalisi Kolaka Kontrol juga mendesak Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, S.H., M.H selaku komisaris PDAM untuk mencopot Dirut PDAM yang dianggap tidak sanggup menangani permasalahan yang ada di PDAM.

Haeruddin yang akrab disapa Dudi Ketua LSM GAKI saat orasi didepan gerbang kantor pemerintah daerah sempat menyinggung Kejaksaan Negri Kolaka untuk memeriksa Dirut PDAM karena bayak nya indikasi-indikasi penyalah gunaan APBD untuk kepentingan peribadi.

Saat para aksi mau memasuki halaman kantor Pemda Kolaka sempat ada adu dorong dan perdebatan dengan pihak Sat-Pol PP yang memblok jalan para aksi untuk melakukan orasi dihalaman kantor Pemda.

Kami Koalisi Kolaka kontrol tidak mengarah dikantor DPRD untuk melakukan unjukrasa karena kami sudah tidak percaya lagi kusus nya dengan komisi II DPRD,saat kami melakukan unjukrasa jilid I tidak mendapatkan solusi sekalipun dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) sampai hari ini dan kami juga menduga Ruslan menjadi Dirut PDAM karena ada nya campur tangan anggota komisi II DPRD kolaka.Ucap Dudi

Koalisi Kolaka Kontrol tidak akan berhenti melakukan unjukrasa sampai Ruslan dicopot dari jabatan nya sebagai Dirut PDAM,karena Ruslan tidak bisa menangani permasalahan yang ada dilingkup PDAM,kami juga meminta kepada Bupati Kolaka selaku komisaris PDAM untuk menjadi pertimbangan dengan ada nya aksi jilid II dan segera mencopot Ruslan dari jabatan nya,karena selama Ruslan menjabat sebagai Dirut tidak ada inofasi yang diperlihatkan dan menejemen nya tidak mampu memenes apa yang ada dilingkup PDAM hingga ada denda sebesar 20.000.000 yang diputihkan atau dipulihkan dan ditanda tangani oleh Ruslan yang atas nama Haji Lela ini lah menjadi tanda tanya buat kami.Tegas Dudi

Drs.Wardi.M.SI selaku Asisten III dan Hasmin selaku Kabag Hukum akan menindak lanjuti tuntutan aksi Koalisi Kolaka kontrol hingga mengkaji undang-undang yang ada dengan temuan teman-teman aksi,apakah Ruslan layak untuk dipertahankan atau akan diberhentikan dari jabatan nya.

Saya memerintahkan langsung Kabag Hukum dalam waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan kajian-kajian hukum bila ada cela hukum yang bisa mencopot Dirut PDAM dan segera melaporkan kepada Bupati Kolaka.Tutup Wardi

Reporter : Awal

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed