Blora, BuletinNews.com – Pemerintah Kabupaten Blora masih akan fokus melanjutkan pembangunan bidang infrastruktur, pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini, ekspektasi masyarakat untuk pembangunan jalan masih tinggi.
Hal itu disampaikan Bupati Blora Arief Rohman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Gedung PPSDM Migas Cepu, Senin (13/3/2023).
Disampaikan, dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut, pemerintah pusat ikut mendukung percepatan pembangunan jalan-jalan utama. Sedangkan untuk jalan provinsi, bupati merinci, ada anggaran hingga ratusan miliar. Sebab, saat ini kondisi jalan provinsi di Kabupaten Blora, mayoritas dalam kondisi rusak dan banyak dikeluhkan masyarakat.
“Untuk jalan provinsi ruas Purwodadi-Wirosari-Blora, nyambung Kunduran-Ngawen sampai Blora, ada anggaran Rp240 miliar. Termasuk Ngawen, arah Japah-Todanan, insyaallah akan ditangani juga,” ucap bupati.
Kemudian, lanjut bupati, pihaknya juga mengusulkan pembangunan jalan kabupaten ruas Randublatung-Getas-Ngawi, Peting-Sumber, Temulus-Sumber, Wulung-Klatak
“Semoga saja terealisasi tahun ini. Alhamdulillah cukup besar, akan terus kita kawal ke Kementerian PUPR,” sambung bupati.
Ditambahkan, untuk jalan kabupaten di ruas lainnya yang menjadi konsen publik, pihaknya akan mengupayakan pembangunannya, dengan menggandeng Pemprov Jateng, agar bisa memperoleh Bantuan Provinsi atau Banprov.
“Seperti Cabak Nglebur arah Bleboh, kelanjutannya kita usulkan ke provinsi. Kemudian Kunduran-Doplang, sisanya yang belum dibangun, juga kita usulkan ke provinsi. Termasuk ruas jalan lainnya, insyaallah akan kita selesaikan.
Arief menargetkan, sampai akhir periode tuntas. Kalau 2022 kemarin dengan anggaran hampir Rp400 miliar berhasil membangun jalan kurang lebih 160 kilometer, maka semoga nanti bisa tuntas di 2023 dan 2024.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, pihaknya juga fokus ke pembangunan sumber daya manusia, ekonomi daerah melalui ekonomi, UMKM, dan ekonomi kreatif kerakyatanf lainnya. Termasuk, penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.
Di bidang pertanian, mengingat keterbatasan pupuk dari pemerintah pusat, maka kita akan menggandeng berbagai stakeholder untuk mengembangkan pertanian organik bagi petani milenial. Pupuknya bisa bikin sendiri, lebih sehat, dan secara ekonomi hasilnya lebih bagus.
Sedangkan terkait aset lahan, pemkab yang masih banyak kosong, pihaknya mengaku sudah mulai ada beberapa calon investor yang akan menawarkan sejumlah proyek untuk dipelajari bersama. Tentunya, yang akan berujung pada pembukaan lapangan pekerjaan.