Hadiri Pelantikan PPS, Ini Harapan Wali Kota Kendari

Kendari, BuletinNews.com – Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, hadiri Pelantikan dan mengambil sumpah Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Kendari yang berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (24/01/2023).

20240310_0703451903232499769021939.jpg
20240310_0703451903232499769021939.jpg
screenshot_2024-03-13-15-23-58-04_59ca41e6dac314271693cecb12ac99dc444026700250295534.jpg
screenshot_2024-03-13-15-23-58-04_59ca41e6dac314271693cecb12ac99dc444026700250295534.jpg
wp-17123344046114216684495033349853.jpg
wp-17123344046114216684495033349853.jpg
screenshot_2024-04-07-04-30-50-24_59ca41e6dac314271693cecb12ac99dc253417445424795575.jpg
screenshot_2024-04-07-04-30-50-24_59ca41e6dac314271693cecb12ac99dc253417445424795575.jpg

Usai pengambilan sumpah ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menitipkan harapan agar pesta demokrasi di Kota Kendari pada tahun 2024 dapat berjalan bebas, adil dan jujur.

Asmawa Tosepu menilai, pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya tidak hanya dilaksanakan secara prosedural, dirinya mengharapkan agar penyelenggaraan pemilu khususnya yang dilantik hari ini dapat memahami ketentuan perundang-undangan pelaksanaan pemilu.

“Bapak ibu saudara saudara baik PPS maupun PPK adalah salah satu ujung tombak pelaksanaan pesta demokrasi yang nanti akan menentukan warna demokrasi kita lima tahun ke depan. Pelantikan hari ini bukan hanya sekedar kebanggan tetapi ada rasa tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tanggung jawab yang termuat dalam fakta integritas,” ujar PJ Wali Kota Kendari saat memberikan sambutan di hadapan PPS dan PPK se Kota Kendari.

Dirinya mengingatkan pelaksanaan pemilu yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk lima tahun ke depan ini mesti berjalan dengan jujur, bebas, baik dan adil sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Lanjutnya, seperti yang tertuang pada pasal 456, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menaati kode etik pemilu.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder agar bisa bersinergi dalam pemilu tahun 2024 ini, dengan memahami tugas-tugas fungsinya secara profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Pada pemilu 2024 ini juga, Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, meminta keterlibatan PPS dan PPK untuk mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya, agar proses pemilihan umum yang bebas dan adil dapat tercapai.

Untuk diketahui, terdapat sekira 600 Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang dilantik hari ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *