oleh

Belum Mengantongi Izin Tersus, DPRD Kolaka Diminta Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Aktivitas PT AMI

Sementara itu Ketua Komisi lll DPRD Kolaka yang memimpin rapat akan mengeluarkan surat rekomendasi sesuai permintaan dari para mahasiswa dan akan kembali dibahas terkait isi rekomendasi tersebut setelah jam  Istirahat.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat DPP Wahana Rakyat Indonesia ( WRI) Sulawesi Tenggara, Amir Kaharuddin menambahkan jika berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pada pasal 299 berbunyi, Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (  dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Juga dikuatkan pada pasal 300 berbunyi, Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa izin dari Menteri yang dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah  ).

Lanjut Amir bahwa ditegaskan pada Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Pasal 104 yang berlaku, Tersus di atur dalam Permenhub No PM20 tahun 2017 dan Permenhub No PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elekritonik sektor hubungan bidang laut.

“Olehnya itu, saya meminta pihak penegak hukum agar dapat menindaklanjuti aktivitas PT.AMI di Kabupaten Kolaka,” jelas Amir.

Reporter : Andi

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed